Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia

      Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan  mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.  Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia.  Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya.  Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

     Definisi HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

   Menurut saya demokrasi dan ham bersangkutan dengan kejadian gerakan mahasiswa 23-24 September 2019 telah mecatat sejarah kelahirannya sebagai generasi pejuang pembaharu bangsa, melawan kekuasaan  tokoh reformasi 1998 yang sudah tersandera kekuasaan oligarki. Aksi 23-24 September yang terjadi serentak di hampir seluruh kota besar Indonesia terpicu dengan kehendak Presiden Jokowi bersama DPR untuk merevisi undang-undang tentang KPK, KUHP, Pertanahan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Cara-cara Pemerintah menangani kerusuhan konflik di Papua yang semberono dan mecederai HAM. Kemudian pada awal September publik menolak usulan nama capim KPK dari Presiden, tapi dianggap angin lalu, DPR berkeras menetapkan nama pimpinan KPK yg dianggap bermasalah.

Walaupun pengertian HAM sudah dijelaskan dalam UUD 1945, namun pada pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai pelosok nusantara.

Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia:

1. Peristiwa pembantaian di Rawagede 1945
2. Peristiwa tragedi pembantaian massal PKI – 1965-1966
3. Peristiwa Tanjung Priok 1984
4. Peristiwa penembak misterius (Petrus) tahun 1982-1985
5. Peristiwa Santa Cruz – 1991
6. Pembunuhan aktivis buruh wanita, Marsinah tahun 1993
7. Penganiayaan wartawan bernama Udin – 1996
8. Peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998
9. Tragedi Trisakti – 1998
10. Kasus Dukun Santet di Banyuwangi – 1998
11. Peristiwa Wamena berdarah pada April 2003
12. Kasus Bulukumba tahun 2003
13. Peristiwa Abepura Papua – 2003
14. Pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib – 2004
15. Dan masih banyak lagi

Kesimpulanya:

    Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas memang hubungan negara demokrasi dan HAM sangat erat, hal ini disebabkan karena dalam sistem demokrasi yang diterapkan suatu negara pastinya akan menjunjung tinggi setiap hak individu didalamnya, terutama dalam keikutsertaannya didalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan dalam negaranya. Selain itu, hubungan keduanya juga dapat dilihat dari dasar hubungan antara negara dan masyarakat itu sendiri.