Politik Stategi Nasional

Politik Strategi Nasional

Politik strategi nasional merupakan kedua hal yang berbeda tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Secara definisi politik merupakan upaya proses menentukan tujuan ketahanan nasional dan cara mewujudkannya. Maka jika dilihat secara arti, politik berhubungan langsung dengan strategi nasional yang merupakan kerangka rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Politik nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  merupakan landasan dari konsep strategi nasional sehingga pelaksanaan yang berupa kebijakan nasional berjalan dengan baik. Dan dalam perkembangannya politik strategi nasional mencakup beberapa bidang yang dianggap penting bagi penyelarasan kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, diantaranya bidang ekonomi, agama, politik, pendidikan, sosial dan budaya, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pembangunan daerah, serta bidang pertahanan dan keamanan.

Fungsi dan Tujuan Politik Strategi Nasional

Adanya politik strategi nasional mampu memberi penjelasan dalam kehidupan bernegara. Maka dari itu hal tersebut memiliki beberapa tujuan geopolitik, yaitu:

1. Menyejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini membuat politik strategi nasional harus bisa memberikan rasa keadilan sehingga semua masyarakat yang ada di Indonesia mampu sejahtera dan tidak ada ketimpangan yang terjadi.
2. Menjalankan sistem pendidikan yang berdampak bisa memajukan kehidupan bangsa dan negara dengan tujuan jangka panjang meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.
3. Melindungi hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Juga menjaga pelaksanaan kewajiban dengan menjalankan pemerintahan untuk mengatur keamanan saat terjadi contoh kasus geostrategi di Indonesia.
4. Menjaga keamanan agar menciptakan perdamaian dan kehidupan sosial yang seimbang dan tidak terjadi ketimpangan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
5. Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang dapat menciptakan keadilan adalah cara mengatasi masalah infrastruktur. Hal ini juga berdasarkan prinsip persaingan sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, melindungi hak konsumen, yang terakhir adalah perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Penyusunan Politik Strategi Nasional

Negara Indonesia sudah mencetuskan tentang politik strategi nasionalnya. Pertamanya sudah adanya suprastruktur dan infrastruktur politik yang terbentuk. Dalam suprastruktur politik strategi nasional langsung dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami Garis Besar Haluan Negara. Infrastruktur sendiri politik strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek ketahanan nasional dan keamanannya.

Memasuki era reformasi yang demokratis menjadikan masyarakat memiliki peranan yang penting yaitu sebagai pengontrol jalannya politik strategi nasional yang telah ditetapkan MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya. Penyusunan politik strategi nasional memberikan kewenangan bagi MPR untuk menetapkan UUD 1945 dan Garis Besar Haluan Negara. Sehingga pembagiannya terbagi dua, yakni

• Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden dan DPR yang berbentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Inpres.
• Kebijakan khusus dijalankan oleh Menteri yang menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya.
• Kebijakan teknis dilaksanakan oleh Pimpinan Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Kebijakan ini berbentuk peraturan keputusan atau instruksi pimpinan departemen dan Dirjen.

Kesimpulan ;

           Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.

Ketahanan Nasional

KETAHANAN NASIONAL

    Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Menurut Suradina keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di nghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi , identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.

HAKIKAT

Sifat pertahanan negara adalah segala upaya adalah pertahanan pelaksanaan universal yang didasarkan pada realisasi hak-hak dan kewajiban warga negara dan kepercayaan pada kekuatan kita sendiri.

Pertahanan nasional dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dalam sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional adalah pasukan gabungan (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayah, perlindungan orang dan / atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA) , pertahanan rudal, dll Action, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang / balasan.

JENIS PERTAHANAN

1. Pertahanan militer dan
2. Pertahanan nonmiliter/nirmiliter

KOMPONEN PERTAHANAN

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, Tentara Nasional Indonesia sebagai “komponen utama” didukung oleh “bagian” dan “komponen pendukung”. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer untuk menempatkan lembaga pemerintah di luar sektor pertahanan sebagai elemen kunci, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi oleh didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan nasional.

• Komponen utama

“Komponen utama” adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

• Komponen cadangan

“Bagian” (Komcad) adalah “sumber daya nasional” yang telah dipersiapkan untuk mobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

• Komponen pendukung

“Komponen Pendukung” adalah “sumber daya nasional” yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan suku cadang. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik.

“Sumber Daya Nasional” yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pusat nasional yang meliputi berbagai bahan strategis cadangan, geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di air dan di udara dengan semua unsur peralatan dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

• Para militer

1. Polisi (Brimob) – (lihat pula Polri)
2. Resimen mahasiswa (Menwa)
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
4. Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
5. Satuan pengamanan (Satpam)
6. Organisasi kepemudaan
7. Organisasi bela diri
8. Satuan tugas (Satgas) partai

• Tenaga ahli/profesi

Sumber daya manusia sesuai dengan keahlian atau profesi.

• Industri

Semua industri yang dapat digunakan untuk mendukung daya cadangan dan kekuatan utama dalam menghadapi ancaman.

• Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana

Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan ruang udara dalam bentuk aslinya dapat digunakan untuk tujuan pertahanan nasional.

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan kegunaannya untuk kepentingan pertahanan nasional

Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budidaya manusia yang dapat digunakan sebagai alat pendukung untuk kepentingan pertahanan nasional dalam mendukung kepentingan nasional.

• Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikologis dan fisik dapat dibina dan dipersiapkan kemampuannya untuk mendukung pasukan pertahanan komponen keamanan negara.

      Kesimpulan

          Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indnonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional

Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara penting dipelajari untuk setiap warga Indonesia khususnya bagi para pelajar. Pelajar Indonesia harus diperkenalkan mengenai wawasan nusantara sejak dini agar mengenal bagaimana dan apa itu negara Indonesia. Hal itu pastinya bertujuan agar tertanam benih nasionalisme pada jiwa setiap warga negara Indonesia. Wawasan nusantara berasal dari dua kata yaitu “wawasan” dan “nusantara. Secara harfiah kata wawasan berarti pandangan, penglihatan, tinjauan atau tanggap inderawi. Sementara itu, kata nusantara merupakan suatu kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak dinatara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta antara Benua Asia dan Australia.

Wawasan nusantara mempunyai beberapa kosep dasar untuk sebagai suatu cara pandang warga Indonesia dalam berbangsa dan bernegara diantaranya adalah:

1. KONSEP PERSATUAN DAN KESATUAN

Konsep ini mengandung makna bahwa adanya wawasan nusantara bertujuan untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan antar suku banga di Indonesia. Warga Indonesia tidak perlu mempermasalahkan perbedaan daerah, bahasa, dan suku untuk menjaga persatuan Indonesia juga demi mencapai tujuan nasional.

2. KONSEP KEBANGSAAN

Konsep ini mengandung makna bahwa negara ini terdiri dari berbagai komponen banga atau suku. Terbentuknya negara kesatuan Indonesia ini juga karena adanya kehendak serta perjuangan dari berbagai komponen warga Indonesia. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengetahui tentang hal itu serta berusaha untuk menjaga persatuan bangsa dengan meningkatkan nilai persatuan melalui wawasan nusantara.

3. KONSEP BHINEKA TUNGGAL IKA

Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa Indonesia mempunyai beragam budaya dan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Semboyan tersebut bukan hanya sebuah kata yang mudah dan ringan diucapkan namun pada dasarnya harus diwujudkan dengan baik.

4. KONSEP NEGARA KEPULAUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana konsepnya adalah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau. Lautan pada dasarnya bisa dijadikan sebagai media persatuan. Pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim menjadi pembelajaran setiap warga Indonesia.

5. KONSEP GEOPOLITIK

Geopolitik mengandung makna mengajak seluruh komponen warga Indonesia untuk memiliki pengetahuan dan persepsi tentang letak geografis Indonesia yang strategis. Letaknya yang strategis membuat Indonesia mendapat keuntungan dan beberapa ancaman dari luar. Oleh sebab itu semua komponen warga Indonesia harusnya mempunyai rasa persatuan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA

Sebagai cara pandang bangsa Indonesia, wawasan nusantara mempunyai beberapa unsur dasar yaitu wadah, isi, dan perlakuan.

1. WADAH

Wawasan nusantara menjadi wadah kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang meliputi semua wilayah Indonesia yang mempunyai kekayaan alam serta penduduk yang beragam. Indonesia sebagai negara mempunyai lembaga dan organisasi kenegaraan yang menjadi wadah warga untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. ISI

Wawasan nusantara merupakan menjadi aspirasi bagi bangsa Indonesia serta merupakan cita-cita juga tujuan nasional suatu bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut bangsa Indonesia harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah keragaman budaya, sosial, politik, dan ekonomi hingga hankam.

Demikian unsur wawasan nuasantara yang itu berupa isi aspirasi bangsa untuk mencapai tujuan nasional.

3. TINGKAH LAKU

Kedua unsur wawasan nusantara di atas kemudian digabungkan menjadi suatu tingkah laku untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Secara umum tingkah laku dalam wawasan nusantara terdiri dari dua hal yaitu laku batiniyah dan laku lahiriyah.

Laku batiniyah merupakan cerminan jiwa, semangat, serta mentalitas yang baik dari suatu bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Sementara itu, laku lahiriyah merupakan cerminan tindakan, perilaku, serta perbuatan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Demikian, kedua laku tersebut harus bisa berjalan dengan baik secara bersama-sama agar tercipta keseimbangan dalam pengamalan wawasan nusantara.

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Penerapan wawasan nusantara harus tercermin dalam pola pikir, bersikap, hingga perbuatan. Pada dasarnya penerapan wawasan nusantara bisa lakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi.

1. BIDANG SOSIAL BUDAYA

Implementasi Wawasan Nusantara

Yaitu menciptakan laku batiniyah maupun lahiriyah dalam menghadapi keragaman sosial masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Sikap hormat dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada merupakan implementasi wawasan nusantara. Sebab keragaman dan perbedaan di Indonesia tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat.

2. BIDANG POLITIK

Implementasi Wawasan Nusantara

Yaitu menciptakan iklim perpolitikan Indonesia yang dingin dan bermartabat sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang tentang pemilu dan penyelenggaraan kenegaraan lainnya. Selain itu juga harus mampu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negera.

3. BIDANG EKONOMI

Implementasi Wawasan Nusantara

Yaitu senantiasa warga Indonesia berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki dengan sebaik mungkin serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kekayaan alam serta letak geografis Indonesia yang strategis bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk kebutuhan perekonomian negara maupun masyarakat.

4. BIDANG KEAMANAN DAN KETAHANAN NASIONAL

Implementasi Wawasan Nusantara

Yaitu senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air serta membentuk sikap rela membela tanah air. Hal ini khususnya harus ditanamkan bagi warga Indonesia yang berada di perbatasan mengingat keamanan di sana tidak cukup terjamin

Kesimpulannya: 

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah:cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia

      Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan  mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.  Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia.  Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya.  Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.

     Definisi HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

   Menurut saya demokrasi dan ham bersangkutan dengan kejadian gerakan mahasiswa 23-24 September 2019 telah mecatat sejarah kelahirannya sebagai generasi pejuang pembaharu bangsa, melawan kekuasaan  tokoh reformasi 1998 yang sudah tersandera kekuasaan oligarki. Aksi 23-24 September yang terjadi serentak di hampir seluruh kota besar Indonesia terpicu dengan kehendak Presiden Jokowi bersama DPR untuk merevisi undang-undang tentang KPK, KUHP, Pertanahan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Cara-cara Pemerintah menangani kerusuhan konflik di Papua yang semberono dan mecederai HAM. Kemudian pada awal September publik menolak usulan nama capim KPK dari Presiden, tapi dianggap angin lalu, DPR berkeras menetapkan nama pimpinan KPK yg dianggap bermasalah.

Walaupun pengertian HAM sudah dijelaskan dalam UUD 1945, namun pada pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran. Dalam perjalanan sejarah Indonesia terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai pelosok nusantara.

Berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia:

1. Peristiwa pembantaian di Rawagede 1945
2. Peristiwa tragedi pembantaian massal PKI – 1965-1966
3. Peristiwa Tanjung Priok 1984
4. Peristiwa penembak misterius (Petrus) tahun 1982-1985
5. Peristiwa Santa Cruz – 1991
6. Pembunuhan aktivis buruh wanita, Marsinah tahun 1993
7. Penganiayaan wartawan bernama Udin – 1996
8. Peristiwa Semanggi dan kerusuhan Mei tahun 1998
9. Tragedi Trisakti – 1998
10. Kasus Dukun Santet di Banyuwangi – 1998
11. Peristiwa Wamena berdarah pada April 2003
12. Kasus Bulukumba tahun 2003
13. Peristiwa Abepura Papua – 2003
14. Pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib – 2004
15. Dan masih banyak lagi

Kesimpulanya:

    Jika dilihat dari penjelasan-penjelasan diatas memang hubungan negara demokrasi dan HAM sangat erat, hal ini disebabkan karena dalam sistem demokrasi yang diterapkan suatu negara pastinya akan menjunjung tinggi setiap hak individu didalamnya, terutama dalam keikutsertaannya didalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan dalam negaranya. Selain itu, hubungan keduanya juga dapat dilihat dari dasar hubungan antara negara dan masyarakat itu sendiri.